Narwastu.id – Usai Pileg (Pemilihan legislatif) dan Pilpres (Pemilihan presiden) 2024, bukan berarti pesta demokrasi usai. Masih ada satu perhelatan lagi, yakni Pilkada (Pemilihan kepala daerah). Untuk itu mesin partai masih harus bergerak. Waktu persiapan yang sudah sangat mendesak, yakni tersisa enam bulan dari sekarang. Masing-masing partai sedang mencari kader terbaiknya untuk dijadikan kepala daerah maupun wakilnya. Bagi partai yang mempunyai kader yang akan diajukan, sekarang sedang sibuk pinang meminang dan menyusun peta koalisi. Bagi partai yang tidak mempunyai kader sekarang pun sibuk dalam menyusun kerjasama dengan partai lain dan melabuhkan dukungan kepada calon pemenang.
Sebenarnya bukan hanya mencari koalisi saja yang menjadi fokus perhatian partai, tetapi konon kabarnya, terjadi tawar menawar untuk kursi dukungan bagi calon kepala/wakil daerah. Ini yang akan menjadi sumber pemasukan partai. Inilah yang menjadi salah satu sumber pemasukan partai dari pilkada tersebut. Apakah ada solusi untuk dapat menghilangkan pilkada berbiaya mahal itu. Sulit untuk menghilangkan secara keseluruhan, namun dapat dikendalikan apabila ada kemauan semua pihak terkait untuk menghentikan permintaan kompensasi yang berlebihan.
Dan yang terberat adalah mengedukasi para pemilih untuk tidak lagi mau menerima serangan fajar atau bentuk apapun yang akan menimbulkan kenaikan biaya. Ini hal yang menjadikan biaya tinggi dapat ditekan. Dan kalau ini berhasil dijalankan, maka korupsi juga akan berkurang. Bagaimana bisa seseorang mengeluarkan biaya melebihi pendapatan selama 5 tahun, tetapi tetap diminati oleh banyak orang? Tentu ini akan berimbas pada korupsi proyek atau gratifikasi. Indonesia akan menuju Indonesia Emas kalau setiap kesempatan perhelatan pesta demokrasi tersebut semua pihak menyadari, bahwa diperlukan pemimpin yang terpilih, karena kemampuannya, bukan karena kekuatan uang. Namun apabila biaya mencari pemimpin makin tinggi, maka Indonesia akan menuju zaman Indonesia cemas.
Untuk itu semua pihak harus dapat memberikan kesadaran satu dengan yang lain agar ekonomi biaya tinggi harus segera dihentikan. Karena pilkada atau pileg bahkan pilpres akan menjadi faktor pendorong korupsi, apabila pengeluaran biaya melebihi pendapatan yang secara wajar akan diterimanya. Semoga semua pihak menyadari.
* Penulis adalah pemerhati sosial dan politik, anggota FORKOM NARWASTU dan Ketua Umum DPN VOX POINT INDONESIA.
