Narwastu.id – Belum genap 200 hari pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka banyak mendapatkan tanggapan beragam di jagad media sosial (Medsos). Sebagaimana banyak berita medsos bahwa tingkat popularitas Prabowo mencapai sekitar 80%.
Approval rating yang sedemikian tinggi tidak menjadikan Prabowo sombong, bahkan banyak program populis yang dimunculkan. Program perdana yang menjadi kebanggaannya adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan, sebagian juga menuai pujian dan ada juga kecaman. MBG adalah program mulia yang telah lama dipikirkan oleh seorang Prabowo, yang harus mengalami dua kali kekalahan sebelum berhasil mewujudkan cita-cita mulianya.
Yang terbaru pernyataan Prabowo dalam berbagai kesempatan adalah, memberantas korupsi dan melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pembrantasan korupsi memang bukan barang baru. Hampir semua Presiden selalu melakukan seruan yang sama. Kali ini Prabowo juga melakukan hal yang sama. Bahkan, beliau akan mengejar koruptor sampai ke manapun sekalipun ke Antartika. Optimisme mulai terasa di hati rakyat walaupun rasa cemas atau waswas masih ada juga di hati rakyat. Ada beberapa keraguan yang masih dirasakan, yakni apakah yang ditangkap dan diungkap hanyalah kasus menengah, bahkan kecil saja. Pengalaman yang terjadi adalah, pedang keadilan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.
Banyak contoh yang terjadi selama ini, tanpa rakyat dapat berbuat apa-apa. Semoga hal ini tidak lagi terjadi di era pemerintah sekarang. Yang sedang menjadi trending topik saat ini adalah, perintah Prabowo untuk melakukan efisiensi, telah mendapat tanggapan dan reaksi beragam. Tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah, yakni akibat perintah lakukan efisiensi mengakibatkan PHK (Pemutusan hubungan kerja) di mana mana. Sangat ironis bahwa kemudian pemerintah lagi-lagi di sudutkan. Kalau melakukan efisiensi kemudian korelasinya adalah melakukan PHK sepertinya itu adalah alasan yang paling mudah dikerjakan oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah.
Kebijakan PHK haruslah merupakan upaya terakhir untuk penyelamatan perusahaan. Efisiensi bukan dalih untuk memangkas tenaga kerja. Banyak cara untuk melakukan penghematan tanpa PHK. Salah satu contoh adalah melakukan pemotongan gaji manajer sampai dengan direksi. Melakukan up skilling tenaga kerja yang ada, sehingga pengembangan produk tidak diikuti oleh penambahan tenaga kerja, sehingga penggunaan tenaga kerja tidak berlebih yang dapat berakibat PHK.
Situasi sekarang sepertinya banyak pihak menggunakan kesempatan untuk menciptakan tagar seperti: Anak diberi makan gratis, orang tua dipecat/PHK. Dan ini sangat mendiskreditkan pemerintah. Niat baik pemerintah jangan dikotori oleh pernyataan-pernyataan yang mencerminkan kebodohan, karena didorong nafsu menjatuhkan saja.
* Penulis adalah Ketua Umum FORMAS, Ketua DPN Vox Point Indonesia, dan pemerhati sosial politik dan kemasyarakatan.
