Larangan Mudik, Kebijakan Setengah Hati?

* Oleh: Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H.

8
Potret mudik di Indonesia yang berlangsung sekali setahun.

Narwastu.id – Polemik seputar mudik baru saja usai. Banyak terjadi penyekatan, namun sepertinya pemudik lebih cerdik dan berhasil mencapai tujuan. Ironis sekali. Imbauan bahkan larangan mudik yang telah disosialisasikan ternyata tidak dipahami sepenuhnya. Larangan mudik dari tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 diartikan berbeda.

Yang beredar di masyarakat bahwa larangan tersebut diartikan bahwa kalau akan mudik, maka bisa dilakukan sebelum tanggal 5 Mei. Akibatnya banyak pemudik menggunakan hari-hari sebelum tanggal 6 Mei untuk pulang kampung. Puncaknya pada 5 Mei 2021 arus mudik terasa bagi penduduk DKI Jakarta yang memantau pergerakan mobil dan motor keluar dari wilayah DKI Jakarta.

Akibatnya banyak perusahaan yang harus membatasi pelayanan, karena banyak karyawan yang telah mudik jauh sebelum Lebaran. Dan informasinya setelah tanggal 6 Mei 2021 pun banyak yang masih mudik walaupun harus menghadapi sekatan sepanjang jalan. Berita yang sampai kepada penulis, petugas sangat kewalahan, dan sebagian berhasil menerobos dan berhasil sampai tempat tujuan. Pelajaran yang sangat berharga baik bagi Pemerintah maupun bangsa ini. Tidak mudah membuat kebijakan “melawan arus.” Mudik adalah sebuah tradisi dan sudah menjadi bagian dari budaya khususnya umat Islam di Jawa. Pada hari Lebaran, mereka pulang untuk bertemu sanak keluarga yang ditinggalkan mereka untuk bekerja. Setahun sekali mereka pulang untuk melepaskan rindu kepada sanak saudara.

Berbagai macam alasan mudik menjadi dasar tradisi turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Selain jumpa sanak saudara juga mohon doa restu orang tua saat Idul Fitri dengan sungkem juga sebagai ajang untuk ceritera kesuksesan dalam perantauan. Dan tidak lupa juga kesempatan untuk mengajak sanak saudara mengadu nasib di kota perantauan. Itulah tradisi turun temurun yang sudah berlangsung lama, kemudian mendadak dalam dua tahun terakhir ini seolah dilarang oleh Pemerintah. Tidak heran kalau kemudian mendapat  “perlawanan” dari masyarakat pemudik.

Seolah tidak peduli dengan larangan Pemerintah, pemudik memaksakan diri untuk tetap pulang kampung.

Betapa tradisi yang sudah berakar kemudian tidak diperbolehkan. Ini bukan hal yang  mudah dan terbukti mudik tetap berjalan, bahkan lama mudik, bahkan menjadi lebih lama waktunya. Belum tuntas Pemerintah menghadapi dilema mudik, berita tentang kedatangan orang India, orang Tionghoa membuat gempar masyarakat luas. Di satu pihak, Pemerintah mengharapkan tidak mudik dengan tujuan mencegah tertularnya sanak kerabat. Tetapi di lain pihak, Pemerintah melakukan pembiaran terhadap masuknya orang asing secara bebas. Hal ini yang perlu penjelasan dari Pemerintah dengan peristiwa yang paradoks.

Pemerintah tentunya mempunyai kriteria dan parameter dalam mengambil kebijakan. Dan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Harus diakui memang tidak mudah menghadapi pandemi sekaligus juga menjalankan roda perekonomian. Sungguh bak buah simalakama. Pemerintah tetap harus menjalankan roda perekonomian yang tentu kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan cara-cara melawan pandemi Covid-19. Terlebih saat ini sudah timbul varian-variannya yang lebih dahsyat. Kebijakan tetap mengizinkan orang Tionghoa yang datang ke Indonesia adalah berkaitan dengan investasi Cina ke Indonesia. Persyaratan Cina adalah mengirimkan tenaga kerjanya karena teknologinya. Ini adalah ranah Pemerintah dalam rangka mempertahankan roda perekonomian yang tidak ada hubungan dengan larangan mudik. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah agama.

Kasus kecil terjadi ketika Menteri Keuangan RI Dr. Sri Mulyani mengimbau masyarakat berbelanja Lebaran. Serentak mall, pusat perbelanjaan diserbu ribuan bahkan di pusat belanja Tanah Abang, Jakarta Pusat, kabarnya sampai 100 ribuan orang datang berbelanja. Karena Pasar Tanah Abang terkenal mempunyai harga lebih “miring” daripada di tempat lain.

Pengkritik Pemerintah serentak rajin mem-posting mendiskreditkan dengan berbagai argumentasi, bahkan Gubernur DKI Jakarta pun terkena cemoohan yang memerahkan telinga. Menteri Keuangan ingin roda perekonomian bangkit dengan menaikkan aktivitas perputaran uang di masyarakat.

Dilema memang, maka sebenarnya larangan mudik itu adalah kebijakan yang sangat sulit, yang harus diambil oleh Pemerintah. Tidak heran penyekatan yang dibuat sepertinya hampir tidak berfungsi karena sesungguhnya suasana kebatinan pembuat kebijakan juga dilematis.

Sesungguhnya masyarakat harus belajar dari berbagai kebijakan Pemerintah yang terkesan ragu, tetapi justru itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah juga sedang sangat berat berjuang menghadapi pandemi dan sekaligus menghidupkan roda perekonomian yang selalu bertolak belakang dalam penanganannya. Tetapi, masyarakat juga menginginkan kepada pihak-pihak yang tega mengambil peluang untuk mencari keuntungan ataupun mencari celah untuk mengambil peluang bisnis, segeralah kembali ke jalan yang benar. Masyarakat sudah banyak mendengar tentang penyalahgunaan maksud baik dari Pemerintah. Salah satu yang telah terbongkar adalah masalah bansos yang berujung dicopotnya Menteri Sosial. Indonesia membutuhkan penyelenggara negara yang bekerja dengan nurani. Tetap semangat.

 

* Penulis adalah pengamat sosial politik, perburuhan dan Ketua Umum DPN Vox Poin Indonesia serta anggota FORKOM NARWASTU. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here