Narwastu.id – Pada Jumat, 16 November 2018 lalu, Komisi Gereja, Masyarakat dan Politik (Germaspol) PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) Wilayah DKI Jakarta mengadakan seminar yang membahas “Partisipasi Warga Gereja dalam Menghadapi Pemilu 2019.” Seminar ini diadakan di Kantor PGI DKI Jakarta di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dengan menghadirkan nara sumber, Grace Natalie (Ketua Umum PSI/Partai Solidaritas Indonesia), Jojor Manalu (Politisi PDI Perjuangan), Maria Hennie Longkeng (Politisi Partai Demokrat dan mantan anggota DPRD DKI Jakarta) dan moderator Ir. Albert Siagian, M.M. dari Komisi Germaspol PGI DKI Jakarta.
Menurut Jojor Manalu, Pemilu 2019 menentukan masa depan bangsa dan negara, karena pemimpin yang kita pilih nanti akan membuat kebijakan-kebijakan. Tentunya pemimpin yang duduk nanti berdasarkan pilihan kita. Dan untuk meningkatkan partisipasi dalam masyarakat di Pemilu 2019, kata Jojor, dengan meningkatkan sosialisasi pada masyarakat. Sementara itu, ada larangan tidak boleh berpolitik di gereja, karena menurut sejumlah warga gereja, politik itu kotor. Dan gereja itu suci, dan politik bersifat duniawi, sedangkan gereja bersifat rohani. Tetapi dalam Yeremia 29:7 dikatakan: Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Karena itu, katanya, warga gereja harus meningkatkan partisipasi untuk mendukung saudara-saudara yang seiman untuk menjadi anggota dewan. Gereja juga mengimbau warganya supaya ikut berpartisipasi di dalam memilih dan mengingatkan bahwa pemilihan tanggal 17 April 2019, apakah sudah terdaftar namanya untuk bisa memilih. Dan setelah memilih, kata Jojor, jangan lupa untuk mengontrol penghitungan suaranya. “Karena presiden yang nanti dipilih oleh masyarakat menentukan nasib bangsa dan negara untuk lima tahun ke depan,” ujar Jojor.
Maria Hennie Longkeng juga menerangkan, secara internal orang Kristen tidak kompak. Dan juga tidak memiliki visi dan misi yang jelas, dan gereja terpecah-terpecah, karena mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Karena kurang bersatu, sehingga tidak punya kekuatan apa-apa. Gereja malah menganggap kalau politik itu kotor. Di era Orde Baru gereja dilarang bicara politik. Padahal sebenarnya politik itu pelayanan dan mulia. Dan kalau dijalankan dengan benar bisa membantu saudara yang tertindas, teraniaya dan terpinggirkan.
Dan, katanya, banyak orang yang tidak mengerti politik yang cerdas, yaitu politik yang benar-benar membawa peran negara. Panggilan kita adalah untuk melayani dengan cinta kasih demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Tetapi kalau politik digunakan dengan tidak baik bisa menyengsarakan rakyat. Tugas gereja, ujarnya, mendorong partisipasi warganya untuk ikut pemilu yang akan datang. Orang Kristen harus ikut bertanggung jawab, bukan hanya jadi penonton. Untuk membangun bangsa dan negara kita harus ikut pemilu, sehingga mendapatkan pemimpin baik, yang menentukan nasib bangsa.
Sementara Grace Natalie berpendapat, saat Jokowi dan Ahok memimpin DKI Jakarta, kita merasakan politik baik untuk masyarakat. Saat Grace mengurus surat lahir untuk anaknya birokrasinya sangat mudah. Dulu sebelum Jokowi dan Ahok memimpin DKI Jakarta, untuk membuat surat harus bolak-balik, minimal ada uang rokok dan masih dipersulit. Tapi saat Jokowi dan Ahok memimpin terasa aparatur negara melayani, dan tak bikin repot warga. Saat melihat ada sampah yang tidak diangkut di jalan, warga bisa melapor ke Balai Kota, pasti ditindaklanjuti
Dari pelayanan itu, Grace melihat bahwa politik itu bermanfaat. Menurutnya, gereja tidak pernah punya pendidikan politik, bahkan di gereja ada kecenderungan ada garis suci antara gereja dan politik. Gereja tidak pernah mempresentasikan diskusi politik seperti ini, walaupun gereja tidak harus memilih. Tapi gereja bisa memfasilitasi warganya agar tercerahkan. Dan kadang gereja tidak tahu apa manfaat politik dalam kehidupan ini. Menurut Grace, titik awal untuk memperbaiki politik, yaitu lewat partai, karena partai bisa merekrut orang baik, orang yang sudah terbiasa berorganisasi, punya visi jelas, orang yang punya kapasitas, dan orang-orang bagus ini bisa jadi wakil rakyat.
Visi PSI, menurutnya, adalah meningkatkan partisipasi publik agar timbul dengan sendirinya ketika calon-calon yang tersedia itu bagus. Misalnya pada saat Pemilihan Presiden 2014 lalu dan Pilkada DKI Jakarta dulu, masyarakat punya antusiasme untuk memilih, karena pemimpin yang tersedia jelas programnya. Tapi kalau calonnya tidak terkenal dan tidak tahu apa yang mau dilakukan, kita tak ikut memilihnya. Kata Grace, untuk mendapatkan orang-orang bagus ini, yaitu dengan cara rekrutmen terbuka. Siapapun boleh ikut mendaftar dan jurinya tiga orang independen.
Sehingga, katanya, penilaian dibagi tiga juga. Serentak dalam proses ini disiapkan juga di media sosial. Dan proses yang baik akan menghasilkan out put yang baik. Tugas selanjutnya, kata Grace, menjaga orang-orang yang bagus ini dengan sistem yang dipelajari dari Jokowi dan Ahok, yaitu sistem semua serba terbuka atau transparansi. Dan dibuat mentoring sistem dan wajib melaporkan ke publik setiap hari, apa kerjanya. Karena kenyataannya banyak anggota DPR yang masuk kerja dalam 1 minggu hanya 2-3 hari, sisanya tidak kerja. Makanya, kata Grace, pertanggungjawaban publik ini harus dibuat, untuk melindungi orang dalam politik uang. Dengan sistem ini kita bisa menjaga orang yang bagus, sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena mereka manusia biasa. Dengan adanya sistem, Grace yakin orang akan semangat dan mempunyai partisipasi yang baik dalam pemilu. “Karena tahu kalau suara mereka bisa dipertanggungjawabkan,” ujar mantan penyiar di televisi dan bekas pimpinan sebuah lembaga survei terkenal itu. JK
