Hukum Harus Ditegakkan Dalam Kasus GKI Yasmin

38
Konferensi pers di Komnas HAM Jakarta.

Narwastu.id – Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, telah berjalan selama 10 tahun. Namun hingga kini kasus tersebut belum juga terselesaikan. Padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, pada Desember 2019 dalam sebuah pertemuan menegaskan pengembalian kembali GKI Yasmin dan pembukaan segel tinggal menunggu waktu. Namun, alih-alih membuka segel gereja justru rencana relokasi yang kembali muncul. “Maret 2021, Pemkot Bogor melalui Walikota Bima Arya melayangkan surat yang isinya menawarkan lahan baru yang jaraknya hanya 2 kilometer dari GKI Yasmin. Ini bukti dia tidak konsisten. Alih-alih fokus buka segel, tapi malah buka lahan baru. Ini juga tindakan negara yang masuk terlalu jauh masuk ke institusi gereja, sehingga memecah-belah jemaat gereja,” ujar perwakilan pengurus GKI Yasmin, Bona Sigalingging dalam konferensi pers virtual di Komnas HAM, Jakarta, pada  Jumat, 7 Mei 2021.

Menurut Bona, seharusnya Pemkot Bogor patuh pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 127 PK/TUN/2010 yang menyatakan sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin. Selain itu, status sahnya IMB GKI Yasmin juga diakui oleh Ombudsman RI berdasarkan rekomendasi nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/201.

“Kami dan teman-teman lain yang selama ini ikut mendampingi, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Bima Arya. Dan mendesak agar Presiden RI segera mengambil tindakan yang perlu dan sesuai hukum dan konstitusi, untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk Walikota Bogor, tunduk pada hukum dan konstitusi negara, dengan segera membuka segel ilegal yang sampai saat ini masih dipasang di gereja GKI Yasmin,” jelasnya.

Dukungan terhadap GKI Yasmin, juga disampaikan Bonar Tigor Naipospos dari  Setara Institute yang hadir dalam konferensi pers tersebut. Menurutnya, kasus ini harus segera diselesaikan. “Apalagi sudah jelas IMB-nya, maka harus dapat haknya. Tapi masih saja terjadi tarik menarik, janji tidak terealisir, malah ikut tekanan dari kelompok lain sehingga cenderung cari aman. Kasus Yasmin harus diselesaikan segera dan di lokasinya yang sekarang di mana rumah ibadah itu sudah didirikan,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Rafendhi Djamin dari Human Right Working Group (HRWG). Rafendhi menegaskan, menurut undang-undang, gereja yang berlokasi di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav. 31 Taman Yasmin, Bogor ini sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dipenuhi segala hak-haknya. “Jika tidak dapat dilaksanakan saya sepakat harus ada langkah tegas dari Pemerintah Pusat. Bukan hanya terhadap persoalan GKI Yasmin tetapi juga terhadap persoalan lain,” tegasnya.

Sementara itu, mewakili PGI, Pdt. Henrek Lokra menuturkan, posisi PGI tetap konsisten, yaitu mendukung perjuangan terhadap perlindungan HAM, dan penegakan hukum. Sehingga dalam perkembangan penyelesaian kasus GKI Yasmin, penegakan hukum, dialog dan kebebasan beragama tidak boleh ditinggalkan. Dipengujung konferensi pers, Beka Ulung Apsara dari Komnas Ham menuturkan, Komnas HAM akan mengingatkan Pemkot Bogor untuk mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada di Indonesia dalam melihat persoalan GKI Yasmin. Dan perlu melibatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Pusat melalui instansi terkait, seperti Kemenag, Kemendagri, Polhukam, dan Kepolisian, agar kasus ini segera selesai dan diterima semua pihak. Termasuk melibatkan Sinode GKI, dan PGI. KL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here