Peluncuran Buku “Menakar Covid 19 Secara Teologis”

77
Suasana Webinar Pembangunan Jemaat di Masa Pandemi Covid-19 dan Peluncuran Buku "Menakar Covid 19 Secara Teologis"

Narwastu.id – PGI bekerjasama dengan BPK Gunung Mulia beberapa waktu lalu meluncurkan buku karya teolog dan tokoh gereja Pdt. Dr. A.A. Yewangoe berjudul “Menakar Covid 19 Secara Teologis” yang dirangkai pula dengan webinar bertajuk “Pembangunan Jemaat di Masa Pandemi Covid-19”, pada Senin 31 Agustus 2020 lalu. Buku terbaru Pdt. Yewangoe ini terdiri dari 8 pasal, berisi pandangannya terhadap sejumlah pertanyaan yang muncul di tengah jemaat terkait pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, mantan Ketua Umum PGI, Pdt. Yewangoe mengatakan, buku ini ditulis secara spontan, karena tidak ada rencana untuk menulis sebelumnya. Namun ketika ada diskusi webinar yang diadakan oleh Marinda Ministry dan diskusi lainnya, dia mengangkat terkait tema ini. “Sepertinya bagus lalu saya mengontak BPK Gunung Mulia bertanya, apa masih ingin menerbitkan tulisan semacam ini lalu katanya kirim saja pak. Saya menulisnya sekitar 2-3 minggu, lalu saya kirim ke BPK dan kemudian PGI menyambutnya, bahkan sudah menentukan tanggal peluncuran. Jadi ini penulisan buku saya yang tercepat dari yang sebelumnya,” ujar Pdt. Yewangoe yang mantan Ketua Majelis Pertimbangan PGI.

Saat membuka kegiatan ini, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, M.Th mengungkapkan, gereja bersama seluruh elemen bangsa bahkan masyarakat dunia, memang sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19, sebuah pengalaman yang sama sekali baru, dan belum pernah dialami bersama, sehingga sungguh membuat kelimpungan dalam semua aspek. “Bukan hanya negara tetapi juga gereja. Salah satu kelimpungan yang menyeruak adalah pertanyaan-pertanyaan teologis seputar dari mana asalnya petaka ini, mengapa dan untuk apa, dan mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang kita alami bersama. Dalam kerangka itu, saya katakan kita bersyukur bahwa Pdt. Yewangoe menyempatkan diri untuk menggali dengan kedalaman teologi, coba merumuskan beberapa hal yang mungkin bisa menolong kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Dr. Merry Kolimon, salah satu nara sumber, dalam refleksinya antara lain menyatakan, buku tersebut menjadi guide yang membantu kita melihat keberagaman tafsir dan keanekaan pemberian makna terhadap derita hidup. Selain itu, pandemi menghadirkan banyak sekali tantangan bagi gereja-gereja di Indonesia, sekaligus membuka banyak kesempatan bagi pembaruan pelayanan di gereja, semisal pelayanan melalui digital, penguatan kapasitas pastoral, dan perhatian pada isu lingkungan hidup.

“Juga ada pokok teologis mengenai solidaritas sosial yang kurang dielaborasi. Dalam penderitaan manusia belajar mengenal sesamanya. Khususnya dalam Covid-19 kita melihat solidaritas antarkelompok masyarakat, termasuk antaragama di Indonesia, untuk saling mendukung mengatasi dampak pandemi ini. Penting pula gereja-gereja di Indonesia melakukan refleksi teologis terkait pandemi ini, termasuk menciptakan ruang teologi bersama anggota jemaat agar hal-hal yang kaya dalam khasanah ekonomis global itu juga berjumpa dengan pergulatan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Panca Putra Tarigan menyampaikan pandangannya terkait peran gereja di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, penanganan pandemi yang efektif memang harus berbasis komunitas, termasuk komunitas gereja, karena memang tidak semua persoalan-persoalan dapat dijawab oleh pemerintah. “Maka dalam konteks ini, ketika kita bicara gereja atau komunitas keagamaan apapun itu, memiliki peran-peran strategis. Nah, bentuk-bentuk konkretnya seperti apa memang banyak varian berdasarkan problem yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam karakteristik pedesaan dan perkotaan juga mengalami perbedaan. Oleh sebab itu, pemerintah melihat peran gereja itu menjadi sangat signifikan. Organisasi sosial yang kuat juga mampu menjaga hubungan-hubungan sosial di tingkat masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kepanikan, kerusuhan dan kerusakan yang lebih jauh,” jelas Abednego. Peran-peran gereja, lanjutnya, bisa dilakukan semisal dengan memberikan bantuan materiil kepada jemaat terdampak. Namun, bagaimana menjaga keutuhan organisasi sosial di tingkat masyarakat juga menjadi sesuatu yang penting.

“Ini penting karena mungkin pandeminya bisa kita jawab dalam waktu satu atau dua tahun, tetapi dampaknya yang kita hadapi secara sosial, ekonomi dalam jangka panjang karena banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi,” tandasnya. Sedangkan Pdt. Merry Kolimon menegaskan, di awal pandemi, apa yang dilakukan oleh GMIT, yaitu melakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok rentan di jemaat, dan kemudian membuat perencanaan apa yang harus dilakukan. “Maka data memang menjadi penting. Mulai dari data, dan data itu menjadi basis kebijakan pelayanan kami. Kami mengidentifasi ada masalah kesehatan, ketahanan pangan, pastoral, kebutuhan edukasi dan sebagainya. Dari situlah kemudian dibentuk tim tanggap bencana di lingkup sinode, jemaat maupun klasis. Kami mendorong agar semua jemaat kami punya tim tanggap,” ujarnya.

Menurutnya, krisis akibat pandemi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk dunia kampus, media, lembaga masyarakat sipil, termasuk lembaga agama. Dan hal lain yang sangat penting, yaitu komunikasi para pemimpin gereja di semua lingkup, dengan memanfaatkan semua media.  “Komunikasi, edukasi dan informasi menjadi penting. Kami melihat di masa-masa awal, jemaat di pedesaan itu sangat minim informasi tentang Covid-19 akibatnya muncul berbagai tafsir di lapangan,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan terkait ibadah live streaming di masa pandemi, menurut Pdt. Yewangoe, hal itu tidak menjadi masalah. “Saya tahu bahwa hampir tidak ada jemaat yang menolaknya, walaupun sebelumnya ada sedikit keberatan, karena berbagai alasan konvensional, tetapi kemudian saya memantau orang menerimanya dengan baik saja. Tapi memang tidak semua daerah punya fasilitas untuk melakukan itu secara teknis, maka jangka panjang kita mengharapkan fasilitas-fasilitas semacam itu diadakan, paling tidak oleh negara,” tegas teolog cerdas, mumpuni dan anggota Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ini. DF.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here