Narwastu.id – Satgas Lawan Covid-19 DPR-RI menemui MPH-PGI (Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) dalam rangka mendapatkan masukan terkait rencana pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah yang berdampak pada pembukaan kembali rumah ibadah, di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni 2020 lalu. Ketua Satgas Lawan Covid-19 DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad pada kesempatan itu menjelaskan, pihaknya telah melakukan roadshow ke sejumlah lembaga keagamaan, termasuk PGI untuk mendapat masukan ketika PSBB akan dilonggarkan menuju new normal.
“Kami ketahui selama ini umat Kristen dan Katolik melakukan ibadah online, sebab itu bagaimana pandangan PGI serta kesiapan gereja-gereja di lingkungan PGI dalam menghadapi situasi tersebut,” ujar Dasco. Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th, mengapresiasi kehadiran serta satgas khusus yang dibentuk oleh DPR-RI dalam menghadapi pandemi Covid-19. Itu artinya DPR melihat persoalan yang dihadapi ini tidaklah ringan, dan perlu adanya kebersamaan dari seluruh elemen bangsa. Lebih jauh Ketua Umum PGI menjelaskan, terkait adanya wacana relaksasi PSBB, yang menjadi pertanyaan mendasar bagi gereja-gereja apakah hitungan-hitungan yang dipakai semata-mata indikator-indikator ekonomi. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pimpinan gugus tugas di daerah bersama otoritas kesehatan setempat untuk menentukan perlunya pelonggaran, dan sebagainya.
“Kekhawatiran akan terjadi stagnasi ekonomi, kita sepakat bahwa itu harus dihindari, tetapi apakah wacana relaksasi ini hanya berdasarkan hitungan itu, ini harus diperhatikan. Perlu sebenarnya kepada mereka, juga memperhitungkan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan menurut kami itu yang terutama. Itulah sebabnya kami dalam beberapa hari ini sedang mengkampanyekan sekaligus imbauan ke gereja-gereja sekalipun adanya kelonggaran nantinya dari pemerintah, diharapkan para pimpinan gereja tidak segera membuka ibadah di gereja tanpa studi yang lebih mendalam bersama-sama dengan aparat dan otoritas setempat. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak ada yang bisa menjamin setiap orang hadir di ruang ibadah itu bebas dari covid. Oleh karenanya diperlukan kesiapan-kesiapan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Pdt. Gomar, persoalan lain yang hadapi lebih lanjut adalah kesediaan fasilitas sebagaimana yang dimuat dalam protokol kesehatan, yang harus dipersiapkan oleh gereja-gereja lokal di pedesaan seperti alat pengukur suhu tubuh, dan fasilitas cuci tangan. “Tidak mudah bagi gereja-gereja lokal untuk menyediakan ini, terutama alat pengukur suhu tubuh. Oleh karenanya, kalau boleh ini masukan kepada pemerintah untuk mempersiapkan ini. Karena harga normal dari pengukur suhu yang biasa itu di waktu lampau itu sekitar 300 ribuan, sekarang itu mencapai Rp 1 juta, dan itu kalau di rumah sakit kualitasnya masih diragukan. Alat pengukur suhu tubuh ini sangat penting, sehingga saya kira perlu tersedia secara massif,” jelasnya.
Sebelumnya, Pdt. Gomar juga menyinggung pentingnya jajaran pemerintah memiliki keseragaman penggunaan narasi dan diksi dalam penanganan Covid-19, agar tidak membingungkan masyarakat. Sebab menurutnya, ada ketidaksamaan dalam penggunaan istilah seperti new normal, relaksasi, pelonggaran, hingga pembatasan berskala lokal.
Hal yang sama juga diingatkan oleh Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputy. Menurutnya, perlu penyeragaman narasi dan diksi. Karena sejak awal dan hingga saat ini, PGI melihat perangkat sosialisasi ke publik lemah, dan narasi-narasi yang dipakai sangat banyak, rumit, serta protokol-protokol yang ditetapkan sangat sulit dimengerti oleh lapisan masyarakat kita yang sangat majemuk, dan dengan level sosial yang berbeda.
Pendeta yang akrab disapa Pdt. Jacky ini juga menyinggung pernyataan sikap dan imbaun yang dikeluarkan oleh PGI terkait pelonggaran PSBB dan penyelenggaraan ibadah, yang salah satu poinnya menegaskan, berdasarkan kajian PGI, normal baru akan tercipta apabila kurva pandemi itu menurun dan melandai serta penanggulangan terhadap Covid-19 sudah lebih terukur, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan situasi baru itu. “Nah, pada banyak tempat kurva masih fluktuatif, kalau kita melemparkan narasi normal baru dan ditangkap sebagai narasi politik ini sangat berbahaya kalau diterjemahkan ke bawah. Maka sangat penting sosialisasi ke tingkat publik. Karena bagaimanapun juga mekanisme yang digunakan untuk penanggulangan tidak bisa pernah menggaransi apakah seseorang terdeteksi tertular atau tidak sekalipun sudah dibuka green zone misalnya, yang juga ditolak oleh pemangku kebijakan yang lain, siapa yang bisa menggaransi itu bisa tercapai,” katanya.
Menanggapi masukan yang diberikan oleh MPH-PGI, Dasco menyampaikan terima kasih dan akan menjadikan masukan tersebut, juga masukan dari lembaga keagamaan lainnya, sebagai bahan bagi DPR-RI yang untuk selanjutnya menjadi kumpulan kesatuan pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan. FG
