Narwastu.id – Pengabdian pria Batak ini kepada negara tidak perlu diragukan lagi. Itu terbukti saat ia menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Luar Negeri selama puluhan tahun. Di puncak kariernya ia pernah dipercaya sebagai seorang Dirjen Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional (Dirjen IDPPI) dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Hongaria, Krosia, Bosnia, Herzegovina dan Makedonia. Dan hingga akhirnya Mangasi Sihombing terpanggil untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR-RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pria asal Sumatera Utara ini termasuk ikut mendirikan Batak Center di Jakarta. Dan saat pecalegan di Pemilu 2019 lalu, ia mendapat nomor urut 7 sebagai Caleg DPR-RI dengan daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Luar Negeri dan Jakarta Selatan. Memerangi korupsi dan melawan intoleransi menjadi perhatiannya yang utama, selain mensejahterahkan rakyat Indonesia saat terjun menjadi caleg.
Memang usianya tidak muda lagi. Namun, semangatnya untuk membangun negeri ini rasanya tidak perlu diragukan. Dalam diri Mangasi Sihombing ada semangat cinta Tanah Air. Rasa kepeduliannya terhadap NKRI dengan ingin memajukan Indonesia, menjadi salah satu alasannya mengapa penulis buku “Dasar Hukum Keberadaan Papua/Irian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini ikut serta untuk maju sebagai Caleg DPR-RI di Pemilu 2019 lalu.
“Saya merasa masih punya kemampuan untuk ikut bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain untuk memajukan negara ini. Secara jiwani dan ragani saya diberkati kesehatan yang baik, sehingga saya ingin mengambil bagian dalam proses demokrasi,” katanya semangat. Pengalamannya sebagai seorang diplomat di Kopenhagen, Port Moresby, Moskow, Den Haag, Canberra, dan sebagai Duta Besar di Budapest dan sebagainya serta bertemu dengan para petinggi, baik dari dalam dan luar negeri itu kian menambah pengetahuan dan wawasan politiknya.
Lelaki kelahiran Tapanuli (Sumatera Utara), 22 Juli 1947 ini sesungguhnya memiliki visi mulia, ingin memajukan bangsa berdasarkan Pancasila, aman dan damai. Sedangkan misinya adalah hal-hal yang urgent, seperti mengatasi persoalan korupsi dan intoleransi. “Kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka negara akan mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan kemunduran. Misi saya, negara ini bebas dari korupsi, sebab jika ini terjadi terus menerus, maka negara akan terseok-seok (pincang), tidak dapat berlari dalam kemajuan. Jika dibiarkan, maka kita tidak akan mampu menghadapi negara-negara yang maju,” pungkasnya.
Selain itu, masih menurutnya, soal intoleransi di mana orang lebih cenderung mengemukakan emosinya tanpa berpikir panjang mengambil tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. “Kalau ini berlangsung terus, maka kita tidak akan pernah maju. Jadi kita harus hentikan intoleransi dan kembali kepada ciri bangsa yang demokratis. Boleh saja kita berdebat panjang lebar di forum-forum resmi atau lembaga-lembaga. Kita juga ingin melihat pers untuk membawa kritik yang membangun, bukan asal lempar kritik. Yang saya lihat dua musuh besar adalah korupsi dan intoleransi, selain mungkin juga kejahatan narkoba, human trafficking, hoax dan sebagainya,” tukas Mangasi yang berhasil meraih gelar kesarjanaan di Universitas 17 Agustus, Jakarta, dengan tesis “Hak Azasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara.”
Dan sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya itulah, mengapa mantan Duta Besar yang pernah menjadi Ketua Persekutuan Kristen Indonesia Se-Eropa (Perki Se-Eropa) tahun 1993-1995 ini memilih PSI sebagai kendaraan politiknya. Ia berpendapat, walaupun partai yang diketuai oleh Grace Natalie itu didominasi oleh kaum muda, akan tetapi untuk visi dan misinya sesuai dengannya, yakni bersama membangun bangsa dan negara. Penulis buku “From The Globalization to Ulos in Honour of a President” ini mengatakan, jika kelak ia diizinkan duduk sebagai anggota DPR-RI, maka hal yang akan dilakukannya adalah memperbaiki undang-undang yang sudah ada, termasuk menyuarakan pandangan terhadap anggaran belanja negara kepada pemerintah.
“Sebetulnya, kan, orang lebih banyak bicara soal pemerataan pembangunan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Tapi juga harus ada pemerataan penghasilan kita yang prorakyat miskin. Jadi kita beri kesempatan kepada industriawan dan usahawan untuk maju, tetapi jangan lupakan untuk membayar pajak dengan semestinya. Karena dengan pajak itulah pemerintah bisa bekerja dengan baik agar bisa menghidupi rakyat banyak melalui program yang pro rakyat dan pro akar rumput. Kita akan mengarahkan undang-undangnya ke sana, selain juga lingkungan hidup,” ujar anggota Dewan Pembina Himpunan Penulis Sastra Indonesia (HIPSI) dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Penerjemahan Sastra Indonesia (ILTF) ini.
Supaya lebih maksimal lagi menggaungkan visi dan misinya, Mangasi pun dulu mengadakan blusukan ke berbagai tempat, seperti daerah Pejompongan sekitar kawasan pemakaman Karet Bivak dan Petamburan guna mendengarkan aspirasi warga. Menurutnya, rakyat hanya menginginkan adanya perbaikan hidup, dan perbaikan lingkungan serta kesempatan kerja yang terbuka lebar, sehingga mengurangi angka pengangguran. Selain itu, bersama-sama dengan rekan-rekannya di PSI, mantan Duta Besar yang berhasil mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini mendirikan ormas Solidaritas Anak Bangsa Indonesia (Saba Indonesia), dan ia duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional.
Dalam wadah tersebut warga yang disebutnya sebagai mitra Saba itu, dulu diharapkan memberikan suaranya. Dan nantinya, jika berhasil duduk di DPR-RI, maka para mitra Saba akan diberikan tiket umroh dan 30 beasiswa dengan sistem undi. Dan itu akan terus diadakan selama duduk sebagai anggota dewan. “Hal itu untuk menjalin silaturahmi. Itu bukan konsep relawan yang biasanya setelah pemilu kelar, terus selesai, bukan. Tapi untuk saling kenal sebagai bagian dari sebuah keluarga,” terangnya.
