Narwastu.id – Komitmen Parlindungan Purba, S.H., M.M., yang kini dipercaya sebagai Ketua Komite II DPD-RI (2014-2019) adalah mendedikasikan dirinya untuk melayani rakyat. Suami dari dr. Maria Betty Sitanggang (almarhumah) yang tercatat telah tiga kali duduk sebagai anggota DPD ini bersama Pemerintah Pusat adalah bahu membahu untuk terus melakukan pembangunan guna menjawab kebutuhan rakyat, terutama konstituennya. Kendati apa yang dilakukannya masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi ia percaya bahwa yang dikerjakannya tak akan sia-sia.
Sosoknya yang tinggi besar dan bugar di usianya yang menginjak kepala lima itu, sepertinya tak kenal lelah jika melihat beragam aktivitasnya. Sebagaimana kita ketahui di bawah kepemimpinan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, pembangunan tak berpusat hanya di Jawa, melainkan di Sumatera, Kalimantan, dan bagian Timur Indonesia. Tentu dengan kondisi itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi membutuhkan partner, yakni utusan daerah yang duduk di kursi parlemen. Sehingga pemerataan pembangunan di negeri ini dapat berimbas pada kesejahteraan rakyat.
Bicara mengenai kebutuhan masyarakat Indonesia, itu dimulai dari pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang tengah giat-giatnya dibangun oleh pemerintah yang berkaitan dengan ajat hidup orang banyak. “Sesuai dengan bidang saya di kelistrikan tengah menangani padamnya lampu Nias yang terdiri dari empat kabupaten dan satu wali kota dengan jumlah penduduk hampir 800 ribu orang. Tapi lokasi energi yang diberikan kepada masyarakat tidak sampai 50 megawatt,” cetusnya baru-baru ini.
“Padahal kita lihat kebutuhannya sudah sedemikian rupa. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, Monas saja sudah 100-an megawatt. Jadi ada daerah-daerah tertinggal yang perlu kita back-up dengan tenaga listrik,” jelas pria yang kini menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Toga Simamora, Boru dan Bere se-Sumatera Utara ini.
Di samping soal kebutuhan listrik di bidang perkebunan, yakni karet, Wakil Ketua Panitian Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI Tahun 2010 ini pun membantu masyarakat di bidang itu dengan menggandeng badan usaha milik swasta dan pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan hasil usahanya. “Masyarakat dengan mata pencaharian karet bekerjasama dengan PT. Brigestone dan Jobindo.Co untuk mengadakan pelatihan,” kata penganut Kristiani ini.
Terkait matinya 1.800 ton ikan, karena sesak nafas dan bukan disebabkan oleh virus di kawasan Danau Toba di daerah Haranggaol, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), beberapa waktu lalu, ia bersama anggota Komisi III DPR-RI, Junimart Girsang, Janfiar Paulus Simarmata dan Marsiaman Saragih sudah turun ke masyarakat untuk memberi solusi. Peraih gelar Magister Management dari Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, ini mengusulkan kepada pemerintah supaya penataan Haranggaol dilakukan secara terpadu. Sehingga masyarakat tak hanya fokus pada ikan sistem Kerambah Jaring Apung (KJA).
Penasihat Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Sumut periode 2013-2016 ini juga peduli terhadap pengembangan pertanian, misalnya, bawang. “Ternyata BI dan BPPT sudah mengembangkan tapi masih dalam skala kecil. Kita minta pemerintah mendukung. Direktur Pak Sarwo Edi memberikan arahan mengenai itu. Untuk daerah Karo yang terkenal dengan florist (penanaman bunga) kita pun harus memberikan perhatian, penyuluhan dan pertemuan kepada para petani. Dan ini didukung sepenuhnya oleh Bupati Karo serta beberapa Bank Sumut, BI serta Koperasi sehingga pemasaran bisa dilakukan dengan baik (terpadu),” ujar peraih Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI Tahun 2008 ini.
Dan di sektor kelautan dan perikanan, mantan Ketua Umum Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Bencana Indonesia (FRPKBI) Sumut periode 2013-2015 ini pun ikut terjun langsung dalam pemulangan para nelayan yang ditangkap di Malaysia, karena melewati perbatasan. Berbicara tentang pemerintahan Joko Widodo, anggota DPD Komisi II yang juga duduk sebagai Ketua Umum Pengda Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sumut ini mengemukakan, Presiden Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar yang semakin jelas.
Keberadaan Nawacita, imbuhnya, bahwa pemerintah ada di segala aspek kehidupan. “Sewaktu saya berkesempatan ikut beliau ke Medan, saya melihat bagaimana cara berpikirnya, kesederhanaan dan ketulusannya,” terang Parlindungan yang peduli terhadap persoalan masyarakat Sumut. Bagi pria yang tengah mengikuti program S3 Perencanaan Wilayah USU, Medan, itu dengan duduk sebagai utusan daerah ia ingin memberikan yang terbaik bagi kemakmuran untuk rakyat.
Ia berpendapat, siapapun yang duduk di parlemen harus mampu menjalankan apa yang diamanatkan oleh rakyat. “Keberadaan DPD sangat kuat dan fungsi utamanya adalah legislasi, fungsi pengawasan, dan ini jembatan NKRI. Semoga selama ada DPD, nggak ada provinsi yang minta merdeka,” tukasnya sembari tersenyum. Menjabat selama tiga periode sebagai wakil rakyat tentu merupakan prestasi yang luar biasa. Ia mengatakan, untuk menjadi anggota DPD tak usah pinter-pinter amat. “Yang penting dipilih rakyat, mau mendengar, bicara dan banyak kawan. Kalau jalan ke daerah saya sendirian, tapi banyak temannya, seperti wartawan, pengamat dan mereka selalu memberikan informasi kepada saya,” paparnya.
Kendati hari-hari dari Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Sumatera Utara ini dijejali beraneka ragam aktivitas, tapi Parlindungan Purba selalu menjaga keseimbangan hidup dengan cara tetap bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan kepadanya. Ia pun bersyukur karena ia bisa menghabiskan kebersamaan dengan anak dan cucu tercinta.
