Situasi Kebangsaan Nyaris Tercabik

Narwastu.id-Indonesia dengan Pancasilanya mengakui beberapa agama dan aliran kepercayaan hidup dan berkembang dengan bebas. Saat ini umat Nasrani akan menyambut perayaan Paskah, yakni peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam menebus dosa umat manusia. Umat Katolik sedang menjalankan pantang dan puasa. Umat Hindu baru saja memperingati Hari Raya Nyepi dan umat Muslim baru saja memasuki masa ibadah puasa. Hampir semua agama sedang meminta umatnya untuk refleksi diri, melihat ke dalam diri untuk lebih mendalami hakekat hidup.

Saat ini manusia Indonesia sedang di gerakkan oleh perintah agamanya untuk belajar bersabar, belajar mengendalikan diri, belajar untuk meningkatkan rasa toleransi, dan solidaritas terhadap sesama. Dan pada saat bersamaan Indonesia sedang diperhadapkan dengan pesta demokrasi untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden serta calon legislatif. Suasana menjadi panas ketika ditemukan banyak dugaan rekayasa dalam sistem perhitungan suara, baik dalam metode quick count maupun real count. Serentak pro dan kontra tentang masalah tersebut memenuhi percakapan di media sosial.

Berbagai cara dan penyelidikan tentang quick count dan juga sistem perhitungan suara langsung menjadi bahan kajian dan pergunjingan yang menarik. KPU wajib mempertanggungjawabkan terhadap hasil temuan para ahli yang mensinyalir terdapat banyak kecurangan. Serentak terdengar protes juga bagi para calon legislatif yang merasa kehilangan suara dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun provinsi. Kegaduhan yang seharusnya tidak perlu serentak menjadi kegaduhan nasional. Dan ini baru terjadi secara masif pada Pemilu 2024 sekarang.

Hampir di semua lini terjadi kegaduhan, apalagi kalau sudah berbicara tentang moral dan etika. Hari-hari ini makin meluas keprihatinan massal tentang pelanggaran etik dan moral yang dilakukan oleh presiden pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Hal ini akibat “cawe-cawe” yang dilakukan pada proses penempatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden dari proses di MK-RI sampai pada pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi, namun untuk dan atas nama paslon 02. Gelombang penolakan keabsahan Pilpres 2024 dan mendesak turunnya Jokowi sebagai presiden menjadi trending topik di semua media. Semoga semuanya akan menjadi terkendali, karena kecemasan rakyat adalah kekacauan, keonaran yang akan banyak menelan korban sebagaimana tragedi 1998 silam. Banyaknya manusia terbunuh, terbakar, diperkosa akibat kericuhan yang terjadi masih menjadi trauma anak bangsa.

Hendaknya semua pihak segera melakukan introspeksi mendalam dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Para pejabat negara wajib untuk melakukan koreksi apabila memang terjadi seperti yang dituduhkan oleh masyarakat. Para guru besar, tokoh agama, buruh dan mahasiswa tentu mempunyai landasan yang kuat dalam menyerukan perjuangannya. Tentu disadari juga bahwa pihak mereka rentan terkena pasal-pasal dari UU ITE dll apabila melakukan penyebaran berita bohong, fitnah dll. Tentu argumentasinya harus diberi penjelasan yang akurat, jujur dan kredibel.

Seluruh pergolakan yang terjadi akan dapat diselesaikan kalau masing-masing pihak mempunyai niat baik. Kehendak baik yang didasari akan keinginan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi sekarang makin hari makin dilematis. Bak api dalam sekam. Tokoh-tokoh nasional juga menyerukan untuk menjaga marwah bangsa.

Perhelatan pemilu ini dipantau oleh banyak negara, dan akan menjadi pergunjingan internasional apabila pemilu ini terbukti banyak kecurangan. Indonesia di mata dunia akan tercemar. Pemenangnya akan tidak kredibel di mata dunia. Betapa mahalnya harga kehormatan yang hilang bagi suatu negara.

Sebuah “pekerjaan rumah” yang sangat berat untuk memulihkan citra yang ternoda. Sekarang dunia melihat dan menunggu hasil Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu menjadi sorotan dunia ketika hasil yang diumumkan penuh dengan manipulasi. Dan yang paling mengerikan adalah kalau bangsa ini menjadi bangsa yang terkoyak. Semoga hal ini tidak akan terjadi. Semoga Indonesia akan tetap menjadi contoh negara demokrasi yang berhasil melakukan estafet kepemimpinan dengan elegan dan demokratis.