KLB Partai Demokrat, “Hostile Take Over” dan Etika Politik

* Oleh: Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H.

10

Ada apa dengan Partai Demokrat?

Berita tentang adanya usaha pengambilalihan Partai Demokrat memang sudah terdengar jauh sebelum KLB (Kongres Luar Biasa). AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat telah memberikan pernyataan bahwa akan terjadi KLB yang diadakan oleh kader partai yang telah dipecat. Dan hal tersebut melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, mantan Panglima TNI. Kemudian beberapa bukti pertemuan serentak beredar di medsos. Seketika tanggapan pro dan kontra serta pandangan pengamat memenuhi media cetak, elektronik dan medsos.

KLB sungguh terjadi di sebuah hotel di Sibolangit, Sumatera Utara, dan Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Saat ini berkas untuk permohonan pengesahan sudah berada di kantor Kemenkumham untuk proses pengesahan. Apa ceritera selesai? Jauh dari selesai. Tanggapan pro dan kontra makin bertubi. Sebagian sangat menyesalkan terjadinya KLB yang dianggap tidak legitimate. Tidak sesuai dengan persyaratan KLB, menurut AD-ART partai. Ada juga yang menyatakan bahwa KLB itu bagaikan “hostile take over” pengambilalihan cara kasar sebuah partai. Sudah mencederai prinsip demokrasi, tidak ada etika politik sama sekali. Namun tidak sedikit pula yang membela KLB dengan sejumlah argumentasi bahwa Partai Demokrat sudah menjadi partai dinasti sehingga perlu perubahan total. Diperlukan ketua umum yang mampu secara managerial mengurus partai, dibutuhkan ketum yang berani dan tidak arogan, dll.

Masing-masing pihak membangun argumentasinya untuk memberikan opini pada publik tentang perjuangan masing-masing pihak. Dan publik pun terbelah dengan manuver yang dilakukan oleh Partai Demokrat kubu AHY maupun kubu KLB yang dimotori Jhony Allen Marbun dan Marzuki Ali cs. Saat ini yang sedang ditunggu adalah tindakan Menkumham RI tentang pengesahan kubu KLB. Banyak spekulasi tentang hal ini, dan akan ada kejutan apabila memang kubu KLB yang dianggap sah oleh Pemerintah, dan itu pasti akan terjadi perdebatan seru kembali.

Figur yang kini disorot dalam kasus Partai Demokrat, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dan SBY.

Sangat disayangkan terjadinya kehebohan Partai Demokrat yang dikendalikan SBY ini, karena hal ini menunjukkan adanya sumbatan sehingga banyak terjadi ketidakpuasan terpendam. Hal tersebut menandakan juga bahwa terjadi miskomunikasi internal yang kemudian muaranya adalah KLB. Patut disayangkan dengan telah naiknya elektabilitas partai tidak diikuti oleh konsolidasi partai. Ketidakpuasan selalu ada di manapun juga tetapi potensinya harus bisa diminimalisir sedemikian rupa, sehingga tidak merusak tatanan.

Terlalu percaya diri adalah ciri khas generasi milenial, sehingga akibatnya kurang waspada. Tentu ini merupakan pelajaran berharga yang didapat kubu AHY. Namun ini juga merupakan tanda bahwa Partai Demokrat mempunyai daya pikat di jagat perpolitikan. Partai ini pernah berjaya saat Ketua Dewan Pembina/Ketua Majelis Tinggi (SBY) pernah menjadi Presiden RI dua periode (2004-2014). Di balik “musibah” terkandung hikmah yang luar biasa. Dan apabila Partai Demokrat kubu AHY yang ternyata dinyatakan sah, maka pembelajaran untuk seluruh kader agar berhati-hati menjaga marwah partai. Dan selalu menjalankan amanah bagi setiap pengurusnya.

Di lain pihak, bagi kubu KLB, tentu mempunyai agenda “lain” apabila memenangkan pertikaian ini dengan disahkan oleh Menkumham RI.

Akan banyak muncul pertanyaan baik dari sisi etika politik, prosedur KLB, keabsahan peserta KLB dll. Seandainya memang terdapat banyak kekurangan, tetapi tidak setimpal dengan aksi “pengambilalihan” yang kesannya memaksa dan vulgar. Di sini kita lihat sosok Moeldoko yang sangat tegas, berani mengorbankan diri, ramah, patriotik sampai harus melakukan aksi yang sebagian masyarakat merasa tercabik naluri demokrasinya. Kalau boleh ditebak, ini bukan kepentingan seorang Moeldoko yang pernah menjadi lulusan terbaik di TNI dan mantan petinggi LEMHANNAS serta doktor dari UI Jakarta. Pasti ada yang jauh lebih besar, jauh lebih penting daripada pemenuhan ambisi seorang Moeldoko, dan itu akan terjawab oleh waktu. Di atas kesemuanya itu mari jernihkan hati dan pikiran, kedepankan politik yang bermartabat sehingga tidak terjadi kehebohan yang tidak perlu. Kalau maksud benar, tempuhlah dengan cara-cara yang benar pula niscaya hasilnya juga akan bermanfaat bagi negara tercinta.

 

* Penulis adalah pemerhati masalah politik, perburuhan, sosial kemasyarakatan, anggota FORKOM NARWASTU (Forum Komunikasi Tokoh-tokoh Kristiani Pilihan NARWASTU) serta Ketua Umum DPN Vox Point Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here