Narwastu.id – Pada 8-13 November 2019 lalu Sidang Raya ke-17 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (SR PGI) sudah berlangsung, di Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan Pasal 12 Tata Dasar PGI, SR PGI merupakan pesta iman sekaligus lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Salah satu agenda di SR PGI adalah pemilihan Ketua Umum PGI. Sejumlah nama sempat muncul untuk menduduki posisi itu, salah satunya Ephorus Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Pdt. Dr. Tuhoni Telaumbanua, M.Si.
Nama Pdt. Tuhoni Telaumbanua memang tidak asing dalam gerakan oikoumene. Sejak 1990 dia aktif dalam kegiatan Partisipasi Gereja dalam Pembangunan (Parpem) PGI, baik melalui seminar, lokakarya, maupun pelatihan-pelatihan. Pernah pula ia mengikuti SR PGI di Palangkaraya, Kalimatan Tengah, pada tahun 2000. Ketika BNKP menjadi tuan/nyonya rumah SR ke-16 PGI pada 2014, Pdt. Tuhoni dipercayakan sebagai Sekretaris Umum Panitia Penyelenggara dan persidangan yang berjalan dengan baik.
Sejak 2014 lalu, suami dari Pdt. Nurcahaya Gea, M.Th. ini, dipercayakan sebagai salah satu Ketua PGI. Dengan jabatan itu, Pdt. Tuhoni menjalankan fungsi dan tugas sebagai unsur MPH PGI, yakni aktif dalam sidang MPH PGI untuk membahas serta mengevaluasi program dan informasi dari eksekutif. Ia juga aktif dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI, dan beberapa kali melaksanakan tugas mewakili MPH PGI atas tugas yang dipercayakan. Dalam kurun waktu lima tahun, Pdt. Tuhoni aktif di kegiatan Sidang PGI Wilayah (Bangka Belitung dan Kepulauan Riau), rapat koordinasi PGI Wilayah (di Batam), ceramah tentang gereja dan politik, dan memberi perhatian pada isu perempuan dan anak di Indonesia (wilayah Indonesia bagian Barat).
Pdt. Tuhoni pun berperan aktif dalam proses rekonsiliasi antara BNKP dengan Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKPI). Kerja kerasnya, dan berbagai pihak di Nias, akhirnya membuahkan hasil dengan terlaksananya ibadah rekonsiliasi pada 10 Juni 2019 dan kini GNKPI mulai diproses untuk menjadi anggota PGI. Kemampuan rekonsiliatif seperti ini dibutuhkan oleh gereja-gereja di Indonesia seiring dengan pergeseran tatanan sosial, budaya dan ekonomi yang berdampak pada model kehadiran gereja. Pria yang menyelesaikan studi doktoral (S3) di Universiteit Utrecth, Belanda, ini menuturkan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh PGI, yaitu sense of belonging dan sense of responsibility dari para pelayan, terutama gereja-gereja, serta sinergisitas dengan semua lini, baik internal maupun eksternal.
Selain itu, ada beberapa hal yang mendapat perhatian khusus seperti, pertama, mengusahakan agar PGI (yang berkantor pusat di Salemba 10, Jakarta Pusat) hadir dalam pergumulan yang terjadi di gereja-gereja anggota dan di tengah masyarakat pada umumnya. Maksudnya, bergandengantangan dengan mensinergikan seluruh gereja anggota untuk bersama-sama menjawab persoalan yang ada mengingat itulah salah satu cita-cita DGI (PGI) dari awal, yakni terciptanya gerakan “gereja yang esa” di Indonesia.
Kedua, menata dan merevitalisasi unit-unit usaha PGI agar mendukung pelaksanaan tugas dan panggilan PGI sesuai dengan amanat Sidang Raya PGI. Karena ini, perlu kebersamaan unsur MPH untuk menemukan akar masalahnya, dan melibatkan tokoh-tokoh Kristen sesuai kapasitas dan potensinya dalam menjawab persoalan yang ada. Ketiga, dalam sikap positif, kritis, kreatif dan realistis, PGI perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program dan amanat Sidang Raya PGI, baik di pusat maupun di daerah-daerah.
Untuk ini, dibutuhkan strategi lobi yang melibatkan para tokoh Kristen atau tokoh agama lain agar kerjasama berjalan baik. Menakhodai sebuah lembaga sebesar PGI memang tidak mudah, karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mumpuni. Menurut Pdt. Tuhoni Telaumbanua, visi-misi dari pemimpin PGI tak terlepas dari dua hal, yaitu tujuan pembentukan PGI (dahulu DGI) pada 25 Mei 1950 di Jakarta, yakni sebagai perwujudan kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, DGI menyatakan tujuan pembentukannya adalah “Mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia.”
Dan bicara tantangan PGI ke depan, pria yang juga aktif di Council Lutheran World Federation ini mengungkapkan kita masih bergelut dan bergumul pada persoalan yang telah mencuat sejak Sidang Raya PGI di Nias pada 2014, yaitu masalah kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan. Tetapi salah satu ancaman besar yang telah menggurita 5 tahun terakhir adalah terbelahnya masyarakat dalam politik identitas (baik dalam soal SARA maupun menyangkut ideologi). Persoalan keterpecahan ini juga banyak merasuki komunitas gereja sehingga terjadi konflik. Di sini PGI terpanggil untuk menjadi perekat, baik dalam kehidupan masyarakat dalam bingkai NKRI, maupun di tengah kehidupan gereja-gereja.
Tantangan ke depan lainnya, ujarnya, semakin berat dengan terjadinya perubahan masyarakat yang amat cepat. Kita masih berada di era revolusi industri, tetapi sudah diintervensi oleh era revolusi 4.0 melalui digitalisasi di berbagai bidang kehidupan yang menghubungkan jutaan manusia melalui informasi komunikasi yang sangat cepat. Ini berdampingan dengan munculnya ekonomi baru, perpaduan antara digitalisasi, generasi milenial, serta revolusi industri yang memunculkan industri kreatif yang bertumpu pada kreatifitas individu yang didukung oleh perkembangan teknologi digital.
Industri kreatif sering disebut sebagai industri budaya atau ekonomi kreatif yang termasuk dalam ciri-ciri revolusi industri keempat yang menyatukan teknologi dengan masyarakat, internet dan sistem virtual dan fisik yang bekerjasama secara global. Beberapa contoh yang bercirikan 4.0 adalah perusahaan Uber, Grab, Gojek, Gofood, Traveloka, Alibaba, Face Book dan online shop. Selain itu, revolusi yang sangat cepat perkembangannya telah mengubah disiplin keahlian yang mengkombinasikan multiple teknologi untuk kinerja otomasi yang menggeser bidang keahlian yang bersifat mono, seperti teknik mesin, listrik, bangunan serta lainnya. Selanjutnya, akan muncul bidang keahlian yang dibutuhkan untuk mengatasi dan menerapkan teknologi baru sehingga kondisi ini dapat mengubah seluruh sistem pembelajaran yang sudah biasa dilaksanakan.
“Saya kemukakan hal ini, karena dunia kita sedang mengalami perubahan besar dalam bidang ketenagakerjaan dan pola kerja. Terbuka lapangan kerja baru dengan pola digitalisasi semua bidang, sementara pola kerja yang lama sedang dan akan tertutup. Cepat atau lambat, pola dan sistem digitalisasi ini merasuki sendi-sendi pendidikan di seantero dunia ini. Di sinilah gereja-gereja berada dan melayani,” tukasnya
