Narwastu.id – Sejak dipercaya sebagai Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jakarta Timur, advokat/pengacara senior yang dikenal pula aktivis HAM ini mulai menjalankan sejumlah programnya untuk semakin menunjukkan kepedulian PERADI terhadap pelayanan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Menurut alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, ini baru-baru ini DPC PERADI Jakarta Timur sudah diminta Kementerian Hukum dan HAM RI untuk ikut mengadvokasi masalah kejahatan terhadap anak-anak.
“Selain diberi kepercayaan dari lembaga pemerintah, kita pun ingin membangun gedung DPC PERADI Jakarta Timur agar semakin berwibawa. Supaya keberadaan kita sebagai pengacara semakin sejajar dengan Kehakiman, Kepolisian dan Kejaksaan, dan itu sudah diatur di undang-undang. Dan kami pun sudah audiens dengan Wali Kota Jakarta Timur. Dan tujuan kita ke depan ingin memberikan penyuluhan hukum kepada kepala-kepala dinas, bagaimana menangani anggaran agar tidak terjadi penyelewengan. Kita ingin memberikan pencerdasan hukum,” ujar mantan Wakil Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Timur ini.
Piter Siringoringo yang pernah mengadvokasi jemaat Gereja HKBP Minggu Pagi Pondok Bambu, Jakarta Timur, bersama advokat/pengacara Jose Silitonga, S.H., M.A., M.Pdk (Ketua DPD-PIKI DKI Jakarta), karena diperlakukan tidak adil oleh oknum pimpinan HKBP, pernah juga menangani kasus yang menyita perhatian secara nasional, yakni kasus Soerjadi versus Megawati Soekarnoputri dalam konflik PDI (1997). Selain itu, ia pernah menangani kasus sejumlah selebriti, dan pernah pula ia mengalahkan seorang mantan menteri dan pakar hukum dalam sebuah kasus hukum.
Dan menurut Piter, mereka memberi penyuluhan hukum tanpa meminta imbalan, karena ada pula tugas mulia probono (pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya). “Kami pun sudah mengadakan diskusi hukum dengan topik yang sedang aktual di kantor ini. Juga ada kerjasama atau MoU dengan Kampus UKI Jakarta soal diskusi perpajakan. Masyarakat kita masih banyak yang tidak tahu soal hukum, makanya itu tugas kami yang utama,” ujar anggota jemaat Gereja HKBP Bintara, Kota Bekasi, dan suami tercinta St. Suryati Hutagalung, mantan dosen Fakultas Ekonomi UKI, Jakarta ini.
Menurutnya, masyarakat perlu tahu hak-hak konstitusinya sebagai warga negara di negara ini. Dan bagaimana membedakan kasus perdata dan kasus pidana. “PERADI Jakarta Timur berharap jangan warga lemah yang SDM-nya lemah jangan dibodoh-bodohi oknum aparat dalam masalah hukum. Jangan pula pejabat-pejabat tidak tahu soal penggunaan anggaran atau keuangan negara. Soal pengadilan anak-anak, misalnya, banyak juga anak-anak yang terlibat kejahatan. Itu program Kementerian Hukum dan HAM yang dipercayakan untuk dibantu PERADI Jakarta Timur,” ujar mantan aktivis mahasiswa dan mantan Sekretaris Umum Pemuda HKBP Teladan, Medan ini.
Sedangkan untuk para advokat/pengacara, katanya, selain mengajak para koleganya itu berdiskusi, juga ada program olah raga bersama diadakan setelah berdiskusi, lalu makan bersama. “Tujuannya membangun persaudaraan. Dan kami ikut membantu program pemerintah juga di bidang sosial dengan membantu orang-orang yang kurang beruntung atau fakir miskin,” ucap pimpinan Kantor Hukum Piter Siringoringo, S.H. dan Associates dan Sekretaris Umum Keluarga Besar Punguan Siringoringo se-Jabodetabek ini.
“Jadi advokat jangan dikesankan masyarakat sebagai profesi yang eksklusif, tapi peduli juga pada persoalan masyarakat. Masyarakat pun jangan bersikap bahwa bayaran pengacara itu mahal,” ujar pria yang punya motto maju tak gentar membela kebenaran dan keadilan itu. Amanat Undang-Undang Advokat, imbuhnya, agar pengacara pun harus peduli pada masyarakat, dan tidak semata-mata menangani kasus komersil.
Piter Siringoringo yang punya dua putra yang sudah menanjak dewasa, dan juga mengikuti jejaknya sebagai pengacara, yakni Frans Cesar Siringoringo, S.H., kini adalah advokat muda cerdas. Setelah menyelesaikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, lalu Frans melanjut lagi menyelesaikan studi S2 di Fakultas Hukum UKI Jakarta. Dan anak kedua Mario Putra Siringoringo adalah S1 dari Universitas Trisakti, Jakarta. “Mereka mengikuti jejak saya sebagai pengacara, dan tinggal saya bina dan arahkan,” ujar Piter tentang kedua buah hatinya itu.
Ketika berbicara tentang persoalan sosial dan politik di negeri ini, yang tak bisa dilepaskan dari persoalan hukum yang ditekuninya, Piter Siringoringo menuturkan, pemimpin di negeri ini, termasuk wali kota, bupati atau gubernur selain mesti tahu mengenai persoalan politik dan pemerintahan, ia harus tahu tentang hukum agar bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Sehingga setiap kepala daerah atau politisi pun harus didampingi pakar hukum atau pengacara untuk memberikan masukan yang baik dan benar seputar regulasi.
Piter Siringoringo, S.H. Ingin menjadi berkat bagi sesama.
“Saat anggota kami yang tergabung di group WhatsApp (WA) PERADI Jakarta Timur baru-baru ini bicara cukup panas tentang Pilkada DKI Jakarta, saya langsung sampaikan agar kita jangan bicara politik di WA. Karena itu akan panas, apalagi di group WA itu ada pendukung Ahok dan yang anti Ahok. Saya meminta agar kita juga cerdas, jangan menghabiskan energi dengan membicarakan politik yang kurang sehat, karena akhirnya itu bisa memecah belah persatuan kita di PERADI Jakarta Timur. Yang pasti kita mengharapkan pemimpin atau Gubernur DKI Jakarta mesti berani, cerdas, jujur, konsisten dengan visi dan misinya, berani mengeksekusi, dan harus tahu pula soal hukum atau regulasi,” pungkasnya.
Sedangkan saat ditanya pendapatnya tentang aksi-aksi intoleran, seperti adanya massa yang pernah melakukan teror terhadap ibadah Natal dan pelarangan memakai atribut-atribut Natal pada akhir di 2016 lalu, Piter Siringoringo menerangkan, kalau ada aksi-aksi intoleran seperti itu, dan melibatkan massa, maka sudah pasti ada aktor di belakanganya. Sehingga harus dituntaskan secara hukum. “Presiden Joko Widodo kita dukung agar tetap bersikap tegas, termasuk tegas terhadap para pelaku makar. Karena saat ini, kalau ada demo ada berbagai kelompok kepentingan politik yang bermunculan di situ,” terangnya.
Di antara kelompok-kelompok pendemo itu, katanya, ada yang motivasinya berupaya menggulingkan pemerintahan, karena kasus korupsi atau kepentingan ekonominya terusik, ada pula karena kepentingan ideologi, dan juga karena tujuan politik. Persoalan yang muncul sekarang di Indonesia mesti dicermati secara serius. Kalau periode ini Jokowi bisa sukses melewati goncangan politik itu, maka ke depan dia akan sukses. Termasuk perkara kasus E-KTP, itu kasus luar biasa dan ujian bagi Jokowi, apalagi ada nama-nama besar tersangkut di dalam kasus tersebut.
Piter Siringoringo menuturkan, masyarakat harus mendoakan dan mendukung pemerintahan Jokowi agar sukses. Jokowi itu figur yang jujur, punya etos kerja dan tak ada pencitraan. Dia juga apa adanya, dan bukan ada apanya. Di era Jokowi ini memang penegakan hukum masih terus berproses. Termasuk soal kasus suap, itu mesti dicermati serius dan kabinet harus tahu akan hal itu. Banyak kasus korupsi besar yang muncul akhir-akhir ini, seperti kasus E-KTP, Hambalang, dan yang lainnya. Dan peran KPK sudah bagus, dan perlu terus didukung.
Bicara soal obsesinya di usia yang kini sudah 58 tahun, Piter Siringoringo menerangkan, talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya, yakni sebagai advokat/pengacara mesti menjadi berkat bagi orang banyak. “Dan melalui profesi ini saya ingin memberi pencerahan hukum kepada masyarakat. Advokat itu tugas mulia, seperti halnya tugas wartawan. Masa depan advokat itu cerah, dan bukan semata-mata untuk uang, tapi bagaimana kita memberi pencerdasan hukum terhadap masyarakat. Kalau rakyat semakin tahu tentang hak-hak dan kewajibannya di bidang hukum, maka bangsa ini akan semakin maju,” paparnya.
Piter menambahkan, banyak pihak yang mengajaknya untuk aktif di berbagai organisasi, termasuk partai politik, namun ia ingin fokus di PERADI. “Kita harus fokus dan konsisten dengan profesi kita agar berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita sudah aktif di sebuah organisasi, maka kita harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya tempelen nama,” papar mantan Ketua Pembangunan Gereja HKBP Bintara Kota Bekasi, Jawa Barat, ini. KT
