Narwastu.id – Pada Kamis, 15 Agustus 2024 menjelang peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia, pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) mengunjungi kantor BPIP di Jakarta untuk beraudiensi. Para petinggi KERMAHUDATARA, seperti Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. (Ketua umum), serta sekjen dan bendahara umum, Ir. Santiamer Silalahi dan Beatus Sinaga diterima Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Pancasila. Dan dalam waktu dekat, DPN KERMAHUDATARA pun berencana menggelar dialog nasional untuk terus mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap para pemuka masyarakat dari berbagai suku atau etnis.
Dalam pertemuan tersebut, H.P. Panggabean yang juga mantan Hakim Agung MA-RI dan Ketua Umum DPP Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT) bersama Santiamer Silalahi juga meminta agar di acara simposium yang akan diadakan organisasi lintas suku KERMAHUDATARA bisa hadir Ketua BPIP sebagai narasumber. Dalam kesempatan itu, tak lupa pengurus DPN KERMAHUDATARA menerangkan segala aktivitas yang pernah diadakan KERMAHUDATARA dalam menghimpun para tetua adat dari berbagai suku untuk mendukung pemerintah guna mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selama ini, DPN KERMAHUDATARA dikenal proaktif menggelar acara-acara dengan berbagai tokoh lintas agama dan pemuka adat agar bisa membangun Indonesia dengan adil, sejahtera, damai dan tanpakorupsi.
Selain itu, DPN KERMAHUDATARA giat pula menerbitkan buku seputar hukum adat dan tentang figur-figur insan Pancasilais untuk membangun bangsa ini agar lebih baik. H.P. Panggabean dalam berbagai acara seminar atau diskusi, ketika ia diminta sebagai pembicara kerap menegaskan, bahwa bangsa Indonesia sekarang tidak hanya menyatakan perang terhadap korupsi, yang bermuara pada kemiskinan, tapi KERMAHUDATARA pun tegas mengatakan agar bahaya RAT (Radikalisme, Anarkisme dan Terorisme) dilawan. Pasalnya, bahaya RAT inilah yang membuat ada sejumlah aktivis menjadi radikal dan ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di berbagai tulisannya di media massa, H.P. Panggabean pun giat menyatakan bahaya RAT ini agar bisa pula diatasi pemerintah, aparat hukum dan masyarakat. KL
