Narwastu.id – Sejumlah pimpinan gereja di Papua meminta Presiden RI Jokowi agar memberi perhatian serius terhadap peristiwa penembakan Pdt. Yeremias Zanambani, S.Th di Kampung Hitadita, Intan Jaya, Papua, beberapa bulan lalu, dengan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk gereja, serta perlunya dibuka ruang dialog.
Hal ini terungkap dalam konperensi pers virtual yang diinisasi oleh MPH-PGI (Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), pada Kamis 24 September 2020 lalu. Para pimpinan gereja di Papua yang hadir dalam konperensi pers tersebut, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th (Ketua Badan Pekerja Am Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua-GKI TP), Pdt. Hiskia Rollo, S.Th, M.Si (Ketua Majelis Pekerja Harian PGIW Tanah Papua), dan Pdt. Petrus Bonyadone (Ketua Sinode GKII Wilayah II Papua). Juga Pdt. Dr. Daniel Ronda (Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia-GKII).
Menurut Pdt. Andrikus Mofu, munculnya peristiwa penembakan Pdt. Yeremias Zanambani serta peristiwa kekerasan lainnya, menimbulkan pertanyaan sejauhmana keseriusan Presiden Jokowi untuk menciptakan kedamaian di Papua. “Saat pidato di PBB Presiden Jokowi menyinggung persoalan dunia, seperti Palestina. Namun hal ini memunculkan pertanyaan, sejauhmana selaku kepala negara dalam tanggung jawab menyelesaikan pemasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terkhusus di Papua. Dengan peristiwa penembakan, bukan hanya kepada Pdt. Yeremias, tetapi juga berbagai peristiwa sebelumnya, bahkan persoalan terkait kemanusiaan akhir-akhir ini, yang merenggut jiwa masyarakat, termasuk juga anggota TNI dan Polri, ini menimbulkan pertanyaan sejauhmana keseriusan negara,” katanya.
Lebih jauh dijelaskan, ada empat akar masalah di Papua yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang harus diselesaikan, namun hal itu hingga saat ini belum dilaksanakan. “Karena itu, dengan peristiwa penembakan ini saya mengingatkan segera dibentuk tim independen yang melakukan investigasi secara adil dan seimbang, untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Papua,” ujarnya. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PGI ini juga mengingatkan pemerintah untuk segera mengevaluasi penempatan pasukan secara massif di Papua. Sebab menurutnya, hal ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadi sumber masalah. Serta perlunya dibuka ruang dialog.
Sementara itu, Pdt. Hiskia Rollo menegaskan, akibat kasus ini menimbulkan pertanyaan, apa artinya integrasi Papua ke NKRI. Karena hal baik yang diharapkan tidak terwujud, tetapi malah sebaliknya. “Kami sedang menjelaskan Otsus kepada masyarakat agar mendapat pemahaman yang baik, tetapi justru terjadi penembakan terhadap pendeta di Hitadipa. Kami makin prihatin karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap gereja. Sebab itu, ini menjadi momen bagi kita untuk membuat percapakan-percakapan yang terarah dan terukur, untuk menghindari bola liar di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan Pdt. Petrus Bonyadone mengungkapkan, kronolgis peristiwa penembakan Pdt. Jeremias Zanambani ini telah diserahkan oleh gereja ke DPRD Intan Jaya dan selanjutnya diteruskan ke Kapolda Papua, Pangdam, dan Komnas HAM.
Diinformasikan pula, warga Hitadipa kini mengungsi ke kampung lain di sekitarnya, yang jaraknya sangat jauh dengan kondisi yang sulit ditempuh karena harus melalui pegunungan dan hutan rimba. Akibatnya, semua kegiatan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi di distrik itu tidak ada. Bahkan ibadah enam gereja yang ada di wilayah itu pun berhenti. “Sebab itu, saya mendukung perlu adanya tim investigas secara padu, karena peristiwa ini menyebabkan luka yang amat dalam,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, mewakili Pimpinan Pusat GKII, Pdt. Daniel Ronda, menegaskan, sangat menyayangkan sikap pemerintah yang hingga saat ini belum menyampaikan komentar apapun atas peristiwa penembakan terhadap Pdt. Yeremias Zanambani. Di akhir konperensi pers, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevin F. Manuputty menegaskan, PGI menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah Papua. Oleh karena itu, ada Biro Papua yang berkonsentrasi penuh terhadap masalah Papua. Juga Komisi Papua yang memberikan kontribusi dan sumbang saran bagi PGI dalam rangka terus mengarusutamakan Papua di dalam kiprah dan pelayanann PGI. Menurutnya, PGI akan terus bersinergi untuk melihat perkembangan kasus ini, tetapi juga masalah lain yang terjadi, dan besar harapan tidak ada lagi darah tertumpah di tanah Papua. HJ