Narwastu.id – Seperti dikutip harian Rakyat Merdeka (16 Juni 2019), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, radikalisme sudah sangat mengkhawatirkan di negeri ini. Atas pertimbangan itu, pihaknya mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini menjelaskan, pembentukan DKN diperlukan untuk menjaga persatuan bangsa dan negara dari ancaman ideologi yang merusak keutuhan NKRI. Gagasan pembentukan DKN sudah disampaikan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), antara lain Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
“Kondisi bangsa saat ini memang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi, jika radikalisme terus dibiarkan, maka akan tumbuh subur sehingga bisa merongrong dan mengancam persatuan bangsa. Kemarin dengan Muhammadiyah berdoa, dengan NU juga berdoa, semuanya berdoa, Insyaallah negara ini tidak terjadi apa-apanya,” kata Ryamizard ketika menyambangi kantor PBNU di Jakarta baru-baru ini.
Jenderal purnawirawan bintang empat ini menuturkan, radikalisme dan ektremisme merupakan ancaman paling menakutkan. Karena, seseorang yang terpapar paham itu berani nekat melakukan serangan bunuh diri.
“Harimau itu paling buas dan tidak pernah gigit anaknya sampai luka, apalagi membunuh. Nah, ini manusia. Kalau dibiarkan berlarut-larut ini berbahaya. Apalagi paham itu sudah masuk mulai di sekolah dasar. Paham-paham itu. Sangat mengerikan,” kata Ryamizard.
Untuk menangkal paham radikalisme di sekolah, ia mengaku sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengajarkan para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mengenai pentingnya bela negara, patriotisne, dan nasionalisme. Dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyambut baik rencana pembentukan DKN. “Dari penjelasan Pak Ryamizard, nanti ada anggota dari masyarakat, ada ulama juga, sangat baguslah itu. Tadi baru bersifat cocok-cocokan, sharing. Semua cocok, nggak ada yang nggak cocok,” kata Said.
Ia menilai, pembentukan DKN perlu direalisasikan. Karena, saat ini muncul paham menolak Pancasila. Disebutkannya, ada 23 persen ASN, pegawai BUMN, dan pelajar yang menolak Pancasila. Kemudian ada 9 persen masyarakat yang menyatakan setuju dangan penggunaan jalan kekerasan untuk mengganti Pancasila dan mendirikan negara Khilafah di Indonesia. Kondisi itu, imbuh Said, harus dibendung agar tidak membahayakan. Dia yakin fenomena penolakan Pancasila saat ini pasti terjadi bukan tanpa rencana. Menurutnya, tidak mungkin tentara dan polisi menghadapinya sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. LK
